Makassar ~ Infomakassarterkini.com Senin.(16/06/25)
kelompok nelayan, pengisian BBM menggunakan tangki modifikasi, hingga penyimpanan dalam gudang ilegal sebelum dijual kembali ke sektor industri dengan harga tinggi.

Semua dilakukan dengan rapi, membuat pelacakan menjadi sulit tanpa kerja intelijen yang kuat.

Beberapa kasus memang pernah terungkap oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Namun, dari banyak pengungkapan, hanya sedikit yang benar-benar menyeret pelaku utama ke meja hijau.

Hukuman yang dijatuhkan pun tak jarang terbilang ringan, tidak sebanding dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik ini.

Di balik jaringan ini, kuat dugaan adanya keterlibatan para pemodal besar, oknum aparat, bahkan pejabat yang semestinya menjadi garda terdepan pemberantasan kejahatan.

Struktur mafia solar ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki sistem pelindung dan jaringan distribusi ilegal yang tertata dengan baik.

Pengawasan dari lembaga terkait seperti Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah pun tampak belum efektif. Banyak titik distribusi BBM yang tidak terpantau optimal.

Tidak adanya transparansi data dan lemahnya sistem pelaporan memperparah situasi. Ketika lembaga pengawas tak mampu berfungsi maksimal, ruang gerak mafia makin leluas

Penyelewengan ini jelas merampas hak mereka yang seharusnya dilindungi negara.

Secara hukum, praktik penyelewengan BBM subsidi melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan. Namun pelaku kerap lolos melalui celah hukum, manipulasi bukti, atau intervensi kekuasaan.

Proses hukum yang lambat dan penuh kompromi membuat publik kian apatis terhadap penegakan keadilan di sektor energi.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap mafia solar tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam sistem itu sendiri.

Penegak hukum kadang berada dalam dilema antara menjalankan tugas dan menghadapi tekanan dari aktor-aktor kuat yang membekingi pelaku.

Tanpa keberanian politik dan integritas, kasus-kasus ini hanya akan terus berulang.

Di sisi lain, suara masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah telah lama meneriakkan keprihatinan atas kondisi ini.

Demonstrasi, laporan investigasi, hingga desakan melalui media sosial terus menggema. Sayangnya, gerakan ini masih kalah kuat dibanding hegemoni jaringan pelaku penyelewengan yang seolah dilindungi oleh tembok kekuasaan.

Negara harus segera mengambil sikap tegas. Reformasi sistem distribusi BBM bersubsidi dan digitalisasi pengawasan perlu digerakkan secara masif.

Penindakan hukum harus menyasar hingga ke aktor intelektual di balik layar, bukan hanya pelaksana lapangan.

(Tim)